Jejak Awal Eksistensi Peradilan Agama

Pengadilan agama di Indonesia merupakan sebuah institusi yang mempunyai sejarah tersendiri. Lembaga ini telah eksis semenjak bangsa ini belum secara formal diproklamirkan dan diakui oleh bangsa-bangsa yang lain. Cikal bakal Peradilan agama berawal bersama kedatangan para juru dai agama islam ke wilayah nusantara dan telah mempunyai komunitas diwilayah nusantara.

Dalam beberapa tulisan yang penulis temukan, Pengadilan agama dalam format yang sederhana sudah ada sebelum belanda dating. Disepakati bahwa Peradilan Agama sudah ada sejak islam masuk ke wilayah nusantara pada abad VII masehi atau abad pertama hijrah. Beberapa produk peradilan agama yang bisa dilacak adalah kisah dieksekusinya Datu Abulung oleh Sultan ketika dia mengajarkan ajaran wihdatul wujud yang dikhawatirkan ajaran tersebut akan menyesatkan masyarakat. Kejadian tersebut terjadi diwilayah Kalimantan Selatan pada jaman dahulu kala. Pada masa ini Peradilan Agama berwenang menangani perkara perdata dan atau pidana. Jadi, sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di nusantara, hokum islam telah mendapatkan tempat yang kuat secara formal kenegaraan (kerajaan) juga kedudukannya di masyarakat.

Format peradilan agama yang lebih sistematis diperkenalkan oleh penguasa kerajaan Mataram. Raja Mataram saat itu menggantikan peradilan pradata dan peradilan padu menjadi peradilan serambi. Nama pengadillan serambi dikarenakan pada saat itu penyelesaian sengketa sering dilakukan di serambi masjid.

Ketika penjajahan Belanda semakin kokoh, secara resmi aturan formal yang mengatur tentang Peradilan Agama di Nusantara adalah keputusan raja belanda Staatblad (Stbl) No 152 pada tahun 1882 tentang pembentukan pengadilan agama di jawa dan Madura (berpalingen betrefende de priesterranden op java en madoera).  Pengadilan tingkat pertama di jawa dan Madura di beri nama pengadilan agama sedangkan untuk tingkat banding di beri nama mahkamah tinggi islam. Sedangkan untuk daerah Kalimantan selatan dan Kalimantan timur pengadilan tingkat pertama disebut kerapatan qodhi dan tingkat banding disebut kerapatan qodhi besar.

Kondisi merdeka tentu berbeda dengan kondisi terjajah. Atas kajian Snouck Hurgronje, kewenangan pengadilan agama dipersempit. Kondisi ini tentu sangat mengecewakan bagi umat islam di nusantara pada saat itu. Pada tahun 1937 keluar staatsblad no.116 yang pada pokoknya mencabut kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris dan masalah lain yang berhubungan harta kekayaan. sejak saat itu kewenangan pengadilan agama sebatas menyelesaikan permasalahan perkawinan dan perceraian. Ternyata peraturan yang dikeluarkan sejak tahun 1937 ini sangat membekas di benak kebanyakan kita sehingga sampai saat ini pengadilan agama masih saja di identikkan dengan lembaga stempel perceraian.

Peralihan estafeta kepemimpinan penjajah belanda ke penjajah jepang tidak merubah sedikitpun keadaan pengadilan agama kearanh yang lebih baik. Selain jangka waktu yang singkat, nampaknya jepang tidak mempunyai konsep mengenai peradilan agama di nusantara. Penjajah jepang hanya merubah nama pengadilan agama ke bahasa jepang Sooryo Hooin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: